uu pemberantasan tindak pidana korupsi. 19. uu pemberantasan tindak pidana korupsi

Namun, kekhawatiran ini tak. 000. 31 Tahun 1999 dapat diterapkan bagi pihak swasta sampai. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001) dan unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan. Akhirnya, untuk mengakomodirJadi, sepanjang UU pemberantasan korupsi yang saat ini berlaku (UU No. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka timbul pemikiran agar hukum pidana terutama upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui UU PTPK terhadap BUMN Persero sejatinya digunakan secara hati-hati dan dioperasionalkan sebagai 1 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Buku 1, PT. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta bendaPemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 6: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000: Perubahan Kedua UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan: 7. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Uu 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain. 3. <p>Mengapa nilai. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung. Sayangnya, pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan maksud dari “menyalahgunakan wewenang”. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. II. penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). UU No. Kedudukan KPK di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. Pasal 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 4 Lebih dari itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Japansen Sinaga dengan judul kebijakan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan 3Herman, “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Horlev VolumeSidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/1/2022). Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap. 1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah. Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah. Ketiga, konsepsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan untuk masa yang akan datang adalah sebagai-berikut: a. Negara Republik Indonesia Nomor 3874) untuk selanjutnya disebut UU Pemberantasan Korupsi. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, Pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. 3/1971 UU No. 3781 total views. terhadap tindak pidana korupsi. 1. Selain RUU Perampasan Aset, ada pula RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara. 000,00 (seratus juta. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010. Pasal itu juga multitafsir sehingga membahayakan kepastian hukum. Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK ). 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. 000. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa tindak pidana. Penerapan Pasal 2 UU Korupssi, Tindak Pidana Korupsi 36 Pengertian Korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Jo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 120 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Diatur dalam Pasal 2 – 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. - Menyatakan terdakwa Kawardin Purba telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah anggapan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi di lingkungan. PERUBAHAN UU 31-1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: Tempat. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak. 31 Tahun 1999 jo. 21 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 120 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. Namun berdasarkan Pasal 6 UU No. I. Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (lihat pasal 1 ayat [15] UU BPK ). Tentang : PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Semua insan KPK pada hakekatnya merupakan penyuluh antikorupsi karena membawa beban integritas lembaga kapanpun dan dimanapun berada, karena masyarakat tidak melihat dari direktorat mana, yang dilihat hanya insan KPK. UU No. Penggunaan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – “UU Pemberantasan Tipikor”) tidak mengatur atau memberikan peluang diberlakukannya asas retroaktif, maka pemberlakuan surut hukum untuk tindak. 24 Prp. Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). 20 Tahun 2001. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :-3 - 1. Delik Suap 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. go. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan secara gamblang apa itu korupsi. Hlm. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK merupakan ujung tombak dalam pemberantasan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya. Perampasan aset secara pidana diatur diantaranya dalam ketentuan Pasal 18, 38 ayat (1), 38 ayat (5), dan 38 B. UU No. Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemerintah Indonesia dengan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini. 14 Thn2014 mengenai”Pengendalian Gratifikasi pada. Dualisme penegakan hukum pasca Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya diesbut UU Pengadilan Tipikor). pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2018/NO. 3, LN. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Selain BPK, Badan. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi T. 2015/NO. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut: Masa Undang- Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. Berlaku: 16 Agustus 1999. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Pasalnya penerapan keadilan restoratif dinilai bertentangan dengan UU No. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Diatur dalam Pasal 2 – 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara 4. Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI . 20 tahun 2001 sebagaimana didalam dakwaan Primair. 4. UU No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 30 Bentuk Undang-undang. 31/1999 jo UU No. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada. Mencabut : UU No. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UUNo. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk sejak tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2015. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang. 10, LN. 31/1999 Jo UU. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakomodasi mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan aset tersebut. 3. Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. Adapun sesuai dengan konsideran UU No. Akan tetapi, UU tahun 2022 ini direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416,. UU ini mengatur tentang :Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini; DPR akhirnya mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang No. R. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan terdakwa suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora, Angelina Sondakh dipercaya KPK sebagai sebuah upaya menimbulkan efek jera. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau. Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. Dasar Hukum. Putusan ber tanggal 25 Juli 2006 ini membatalkan sifat melawan hukum materil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini. 3, LN. Karakterisktik tindak pidana. Pasal 2 ayat (1) UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang merupakan bagian keuangan negara adalah: a. Oleh karena itu, eksistensi suatu lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi rasanya sangat diperlukan mengingat aparat penegak hukum yang ada belum efektif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK). Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. 18 ayat (2) huruf b. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (lihat pasal 1 ayat [15] UU BPK ). 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden RI No. Selayang Pandang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khsusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang khusus, yaitu undang-undang No. Hasil penelitian Biro Hukum KPK mencatat, Indonesia memiliki lebih dari 60 undang-undang sektoral yang mengakui adanya tanggung jawab pidana korporasi. 675 — 290. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Korupsi diatur di dalam 13 pasal UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan. Indonesia, Mahkamah Agung Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat. com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap terdapat tiga klaster kasus pada dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang. 28, LN. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. Terutama menyangkut frasa “dapat merugikan keuangan negara” di. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana4 Maret 2021 06:03 WIB · 6 menit baca. id - Revisi UU KPK atau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi resmi disahkan oleh DPR, pada Selasa (17/9/2019). Perkara tindak pidana korupsi ini sebagai perkara prioritas, yang proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan aturan acara pidana lainnya tetap berlaku KUHAP ( UU No. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidik, penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana (K UHAP) dan berdasarkan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam UU No. Ia juga menjadi pasal yang sering. Ditetapkan: 16 Agustus 1999. 20/2001 Ditarik melalui Pasal 32, yaitu: Pasal 220,. com,. 75, TLN NO. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. pdf - Google Drive. PENJELASAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Literasi News - Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. Undang-undang (UU) NO. kepri. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menyebutkan istilahHabibie mengesahkan UU no 28 tahun 1999 mengenai penyelengaraan negara yang terbebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme serta UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadi cikal bakal terciptanya UU no 30 tahun 2002. 20 tahun 2001 sebagaimana didalam dakwaan Primair. UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia A. Terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan digital forensic, semisal penyadapan, terdapat suara pada suatu percakapan.